Dalam pandangan masyarakat, DPR tak lagi menjadi lembaga yang disegani sebagai wakil rakyat. DPR telah memasuki ranah pencitraan yang kurang baik dalam pandangan rakyat. Hal ini terkait dengan beberapa kebijakan DPR tentang suatu masalah yang cukup kontroversial dan terdengar tidak adil.
Bahkan, terkadang dianggap tidak adil dan tidak memihak rakyat kecil. Padahal, peran DPR adalah sebagai kepanjangan tangan dari rakyat. Yang semestinya mengolah aspirasi rakyat ke dalam program besar pengentasan ketertinggalan dan ketidakadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kunjungan DPR ke beberapa negara tetangga beberapa waktu yang lalu patut kita jadikan acuan permasalahan DPR. Bagaimana seorang wakil rakyat itu harus bersikap terhadap permasalahan dan solusi.
Bukannya kita harus melarang kunjungan, tentu tidak akrena kunjungan bisa membuka jalur kekeluargaan dan kerjasama. Misalnya saja kemungkinan kerjasama dalam bidan kehidupan yang vital. Tetapi, bukan masalah kerjasama usaha ataupun kemungkinan pengentasan kemalasan. Tetapi, bagaimana program yang bagus dari negara tetangga itu bisa dilaksanakan dan optimal.
Di saat rakyat masih banyak yang tak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya, kunjungan yang menghambur-hamburkan uang kita rasa tidak perlu. Apalagi dengan mengajak keluarganya, tentu saja hal ini menjadikan sorotan negative ditujukan pada anggota DPR. Terkait kesadaran dan perbaikan itu bukan masalah kita, kesadaran kita adalah memberikan kritikan sebagai salah satu proses menuju perbaikan bangsa.
Karena, jika tak ada kritik kita khawatir DPR semakin tidak memiliki kepekaan terhadap permasalahan intern bangsa. Kunjungan kerja sebagai salah satu program andalan, seharusnya digunakan sebagai sarana refreshing sekaligus belajar dari pengalaman daerah lain.
Sehingga, komunikasi yang dibentuk tidak sekedar lobi-lobi kecil yang hanya memfasilitasi kebutuhan bisnis mereka. Kelonggaran tentang kejelasan jalannya acara akan memberikan celah untuk dimanfaatkan oleh oknum untuk kepentingan pribadi di atas uang rakyat. Bukankah ini memilukan?
Apalagi, kunjungan itu dibersamai oleh anak, istri maupun kerabat yang lainnya. Fakta ini memberikan vonis pada mereka bahwa agenda kunjungan digunakan sebagai kesempatan untuk berlibur bersama keluarga. Apalagi, acara akan kacau ketika anak-anak yang belum bisa mengendalikan diri ikut membersamai. Tentu masyarakat akan menyangka bahwa ada udang di balik batu, ada tujuan lain dalam kunjungan.
Fakta ini mencoreng citra DPR sehingga dijuluki Dewan Penggagas Rekreasi. Sebuah ironi tentang betapa lalainya pemimpin di dewan memperhatikan rakyat sedang tercekik oleh kebijakan pemerintah. Sedangkan mereka malah bepergian dengan dana yang cukup membuat rakyat miskin tak bisa membayangkan seberapa tinggi jika disusun ke atas uang tersebut.
Nah, pada evaluasi program kunjungan dinas, sudah seharusnya DPR mengedepankan aspek relevansi dan efisiensi program. Bahwa setiap program seyogyanya dipikirkan dengan mencocokkannya dengan kondisi masyarakat. Jangan sampai rakyat sakit hati dengan ketimpangan pengeluaran ini.
Prinsip efisiensi diterapkan dalam rangka untuk menggunakan uang rakyat dalam rangka kemaslahatan bersama. Kepentingan yang mendesak dan tidak mendesak harus dicermati dalam mengalokasikan anggaran. Jangan sampai dewan terkesan kebingungan menggunakan anggaran sehingga membuat program fiktif dengan kedok kunjungan.
Ketika kebijakan kunjungan itu telah direvisi dengan menggunakan prinsip relevansi dan efisiensi maka kinerja dewan akan semakin membaik. Dan kita bisa dengan tenang menanti realisasi perubahan dan perbaikan setelah kunjungan tersebut. Kalau tidak, saya kira semua sepakat jika program kunjungan dikurangi, atau dibubarkan.
Isdiyono, Kepala Bidang Media dan Jaringan
UKMF Penelitian Reality FIP UNY 2010
0 komentar:
Posting Komentar